Desak Evaluasi Total PT KAI, Pengamat Menilai Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Akibat Kelalaian Sistem

BEKASI, BacainD.com – Tragedi kecelakaan kereta api di kawasan Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) dinilai sebagai cerminan lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan di tubuh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Insiden yang menewaskan sejumlah korban dan melukai puluhan penumpang itu memicu sorotan terhadap aspek keselamatan dalam operasional transportasi publik.

Peneliti independen dari Human Institute, Ramdan Gozali, menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan akumulasi dari berbagai persoalan yang terjadi dalam jangka waktu panjang.

“Kita tidak bisa lagi menyebut ini sebagai musibah tak terhindarkan. Banyak indikator yang sudah terlihat, mulai dari perlintasan tanpa palang pengaman, lemahnya pengawasan, hingga kinerja petugas yang tidak sesuai standar,” ujar Ramdan, Rabu (29/4/2026).

Ia menyoroti besarnya dukungan anggaran yang diterima PT KAI pada 2026, yakni Bantuan Pelayanan Umum sebesar Rp5,86 triliun dan Penyertaan Modal Negara Rp1,5 triliun, dengan total mencapai Rp7,36 triliun. Namun, menurutnya, besaran anggaran tersebut belum diiringi dengan perbaikan mendasar pada sistem keselamatan.

Ramdan menyebut masih banyak perlintasan sebidang, terutama yang tidak resmi, belum dilengkapi palang pengaman. Selain itu, sejumlah peralatan keselamatan dinilai tidak berfungsi optimal.

“Anggaran besar sudah digelontorkan, tetapi masih ditemukan jalur tanpa penjagaan, gangguan komunikasi antarpetugas, hingga pelaksanaan prosedur yang tidak berjalan semestinya,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab keselamatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang mewajibkan operator memastikan seluruh sarana dan prasarana memenuhi standar keamanan dan kelayakan operasional.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat operasional, tetapi juga mencerminkan kelemahan pada level manajerial.

“Kegagalan ini bukan hanya di lapangan, tetapi juga pada sistem yang dibangun dan diawasi oleh pimpinan,” ujarnya.

Ramdan mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan sistem kerja PT KAI, termasuk penegakan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran.

Ia juga meminta adanya langkah tegas terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab, baik di tingkat pimpinan maupun operasional, sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

“Perlu evaluasi total, pengawasan ketat terhadap anggaran, serta memastikan keselamatan benar-benar menjadi prioritas utama,” katanya.

Ramdan berharap peristiwa ini menjadi momentum perbaikan sistem transportasi, sehingga keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin ke depan. (Red)