Skandal Tanah di Sukorejo Memanas! Tanah Warga SHM Sejak 1990 Tiba-Tiba Dipagar Hingga Berdiri Perusahaan

PASURUAN, news.BacainD.com – Kasus sengketa tanah seluas 8031 meter persegi di Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan kembali memanas. Pasalnya tanah tersebut, memiliki document kepemilikan ganda antara warga hingga perusahaan.

Menurut Jufri M Adi Kuasa Hukum bahwa persoalan ini bermula dari sebidang tanah yang dibeli oleh almarhum ayahnya diatas namakan anaknya Yudi Hermanto Yuwono (65), warga Jl. Cemara Indah, Kelurahan Bugul Lor, Kota Pasuruan dari pemilik pertama bernama Nuari alias Nurifah di pada tahun 1990.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1996, muncullah seseorang berinial M-I yang mengaku sebagai Direktur Perusahaan dengan memagar lahan milik kliennya tersebut.

“Bahwa asal muasal tanah itu, pada tahun 90 an ayahnya membeli tanah dari dari Nuari alias Nurifah. Dia (Nuari) adalah pemilik tangan pertama. Setelah itu, tanah tersebut diatas namakan kliennya (Yudi Hermanto Yuwono),” ucap Jufri.

Setelah proses pembelian tanah tersebut selesai hingga terbit SHM (Sertifikat Hak Milik) No 31 melalui Notaris di wilayah Kecamatan Bangil, Pasuruan. Jufri menjelaskan, bahwa penjual pertama (Nuari alias Nurifah) meminta kepada Yudi untuk tetap menggarap sawah tersebut.

“Jadi setelah jual beli selesai, Nuari ini membuat perjanjian dengan klien saya mau menggarap kembali tanah yang sudah dibeli dan setiap kali panen Nuari memberikan jatah klien saya. Perjanjian itu lancar hingga tahun 1996,” jelasnya.

Pada tahun tersebut kata Jufri, Yudi dibuat kebingungan oleh aktifitas seseorang yang tiba-tiba tanah seluas 8.031 meter persegi itu justru di pagar. Bahwa, yudi tidak pernah melakukan jual beli tanah tersebut.

“Jadi pada tahun 96 an itu, tiba tiba tanah milik kliennya di akui oleh seseorang dan sudah melakukan jual beli tanah dari tiga orang, padahal kliennya tidak pernah melakukan jual beli tanah miliknya,” kata Jufri.

Ia menambahkan, selama bertahun-tahun lahan tetap digarap oleh penjual dengan sistem bagi hasil, hingga kemudian pada tahun 1996 pihak perusahaan mulai memagar keliling area tersebut.

“Kami menemukan adanya dugaan kejanggalan administrasi dalam proses klaim lahan itu. Lahan yang berlokasi di Sukorejo ini diduga diproses melalui Camat Wonorejo pada tahun 1996 dan muncul lagi dokumen melalui Camat Wonorejo pada tahun 2006. Selain itu, muncul dugaan indikasi penjualan ganda pada persil yang sama oleh oknum tertentu kepada pihak PT,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jufri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Nomor 3646/14-35.14/VIII/2023. Dalam surat tersebut, pihak BPN disebut mengakui adanya overlapping atau tumpang tindih antara SHGB milik perusahaan dengan SHM milik kliennya.

Lantaran permohonan pembatalan sertifikat di tingkat daerah dinilai tidak kunjung mendapatkan respons, Jufri Muhammad Adi memutuskan untuk membawa perkara ini ke tingkat nasional dengan melayangkan aduan ke Komisi III DPR RI.

“Kami merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sertifikat yang terbit lebih awal memiliki kekuatan hukum yang sah. Kami memohon agar Komisi III DPR RI memanggil pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memperjelas status hukum tanah ini,” tegas Jufri.

Saat ini, lahan yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak perusahaan dan telah berdiri bangunan di dalamnya. Kuasa hukum berharap melalui langkah ini, hak atas tanah Yudi Hermanto dapat segera mendapatkan titik terang.

“Hukumnya sudah jelas, sertifikat yang lahir lebih awal atau lebih dulu adalah yang kuat. Kami berharap keajaiban datang lewat aduan ke Komisi III DPR RI agar masalah ini benar-benar didengar dan diselesaikan secara adil,” pungkas Jufri. (BM)