1.780 SPPG Disetop Sementara, BGN Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
- account_circle Thanisa Auliah
- calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
FOTO: Info Grafik. (AI/news.BacainD.com)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, BacainD.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara sebanyak 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka pengawasan dan perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan penghentian dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi standar, seperti tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mendaftar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
“SPPG yang tidak memiliki IPAL atau belum daftar SLHS kita hentikan sementara. Bahkan yang sudah daftar tapi dalam satu bulan belum keluar sertifikatnya juga kita hentikan sementara,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, pengawasan turut diperkuat melalui inspektorat guna memastikan perbaikan berjalan optimal di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.
Dari total sekitar 26.800 unit SPPG, sebanyak 1.780 unit saat ini dihentikan sementara. Namun, jumlah tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan.
“Angkanya sangat dinamis. Mungkin dalam satu atau dua minggu ke depan bisa berubah,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Program tersebut menargetkan sekitar 82,9 juta anak sebagai penerima manfaat, sehingga pelaksanaannya membutuhkan proses bertahap dan penyempurnaan berkelanjutan.
“Tentu tidak mudah. Negara lain mungkin butuh puluhan tahun, sementara kita baru satu tahun berjalan. Pasti ada kekurangan yang terus kita perbaiki,” ujar Zulkifli.
Ia menegaskan, penutupan sementara SPPG yang tidak memenuhi standar merupakan langkah tegas pemerintah dalam menjaga kualitas program.
“Penutupan 1.780 SPPG itu langkah paling keras yang kita lakukan untuk perbaikan,” katanya.
Zulkifli juga mengimbau pihak sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun kanal pengaduan pemerintah.
“Jika ada yang tidak sesuai, silakan sampaikan keberatan. Bisa melalui SPPG atau call center dan command center pemerintah, sehingga bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya. (Ths)
Penulis Thanisa Auliah
Thanisa Aulia adalah seorang Wartawan Resmi di BacainD.com Thanisa Aulia merupakan salah satu Redaktur berita di BacainD.com (Nasional) sejak tahun 2024. Banyak menulis tentang isu nasional, breaking news, wisata dan berita yang menarik lainnya.
Saat ini belum ada komentar