Kota Bekasi Dinilai “Ketinggalan”, DPRD Desak Hadirnya Universitas Negeri
- account_circle Firmansyah
- calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

FOTO: Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, saat menggelar reses di Bojong Menteng.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BEKASI, BacainD.com – Di tengah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hampir menyentuh Rp7 triliun, Kota Bekasi justru dinilai masih tertinggal dalam sektor pendidikan tinggi.
Hingga kini, kota penyangga ibu kota itu belum memiliki satu pun perguruan tinggi negeri.
Kondisi tersebut menuai sorotan dari anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra. Ia menilai, absennya kampus negeri menjadi ironi bagi kota metropolitan seperti Kota Bekasi.
“Masak sekelas Bekasi, APBD-nya hampir Rp7 triliun, belum punya universitas negeri. Kita malu dibandingkan kota lain yang lebih kecil tapi sudah punya,” ujar Sarwin, di Bojong Menteng, Jumat (13/2/2026).
Warga Terpaksa Kuliah ke Luar Daerah
Menurut Sarwin, ketiadaan perguruan tinggi negeri memaksa ribuan lulusan SMA Bekasi mencari kampus ke luar daerah, mulai dari Jakarta, Depok, Bogor, hingga Jawa Timur.
“Banyak anak-anak kita harus kuliah jauh dari rumah. Bahkan sampai ke Malang dan Surabaya. Ini tidak layak untuk kota sebesar Bekasi,” katanya.
Ia menegaskan, keberadaan universitas negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjamin akses pendidikan tinggi yang merata dan terjangkau bagi masyarakat.
Lahan Sudah Ada, Tinggal Keseriusan
Sarwin menyebut, sejumlah lokasi strategis dapat dipertimbangkan sebagai lokasi kampus negeri, termasuk kawasan sekitar DPRD dan area Summarecon yang masih memiliki lahan fasilitas sosial dan umum.
“Dulu juga sempat ada wacana kampus swasta diubah menjadi negeri. Lahan di Summarecon juga bisa diprioritaskan untuk kepentingan warga,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD telah berulang kali menyampaikan aspirasi ini melalui rapat paripurna, komisi, hingga pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Target Periode 2024–2029
Sarwin berharap, pada periode pemerintahan 2024–2029, rencana pembangunan universitas negeri tidak lagi berhenti di atas kertas.
“Kalau belum sempat bangun gedung, minimal bebaskan lahannya dulu. Jangan terus tertunda,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan kampus tidak harus memakan lahan luas. Konsep gedung bertingkat bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan ruang.
“Yang penting ada dulu. Bisa dibangun ke atas. Tidak perlu menunggu lahan puluhan hektare,” ujarnya.
Akan Terus Dikawal di DPRD
Sarwin memastikan, isu ini akan kembali ia dorong dalam sidang-sidang DPRD mendatang.
Ia meminta Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan komitmen nyata demi masa depan pendidikan warganya.
“Ini soal investasi jangka panjang. Kalau kita serius membangun SDM, universitas negeri harus menjadi prioritas,” pungkasnya.(ADV)
Penulis Firmansyah
Firmansyah merupakan seorang wartawan resmi di BacainD.com Firmansyah merupakan seorang Kepala Biro (KA-BIRO) untuk Kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Saat ini belum ada komentar